WASHINGTON DC, KOMPAS.com — Belum lagi usai masalah tutupnya sebagian operasional Pemerintah AS, kini ancaman baru mengancam negeri adidaya itu, yakni kebangkrutan.
Kementerian Keuangan AS, Selasa (1/10/2013), mengatakan, jika hingga 17 Oktober mendatang tidak disepakati batas kenaikan utang baru, maka Pemerintah Amerika Serikat akan kehabisan uang alias bangkrut sehingga tak bisa memenuhi sejumlah kewajibannya.
Menteri Keuangan AS Jacob Lew telah mengirim surat kepada Ketua Kongres John Boehner bahwa penutupan sebagian operasional pemerintahan AS, yang disebabkan kurangnya anggaran, tidak akan mengubah proyeksi yang dibuat Kementerian Keuangan saat kemampuan keuangan AS mencapai batasnya.
"Meski keterbatasan anggaran untuk tahun fiskal baru menciptakan ketidakpastian tambahan, tetapi kondisi itu tidak akan mengubah posisi Kemenkeu, kecuali jika kebuntuan berlanjut," demikian Lew dalam suratnya.
Lew memperingatkan, jika batas utang AS tidak dinaikkan pada 17 Oktober mendatang, maka Pemerintah AS akan mengalami kegagalan membayar utang, meski Lew tidak merinci utang mana yang kemungkinan gagal dibayarkan.
"Hingga 17 Oktober, setelah itu maka kami harus menjalankan komitmen pemerintah hanya dengan anggaran 30 miliar dollar AS," ujar Lew.
"Jumlah anggaran ini terlalu sedikit untuk pengeluaran saat itu yang sedikitnya membutuhkan 60 miliar dollar AS," tambah Lew.
Anggota kongres dari Partai Republik menolak pencairan anggaran tahun fiskal baru yang dimulai Selasa (1/10/2013) dan menolak meningkatkan batas utang 16,7 triliun dollar AS.
Keputusan kongres menahan anggaran dan batas utang ini tak lepas dari upaya mereka mencari konsesi politik dan fiskal dari pemerintahan Barack Obama.
Saat ini, setiap bulan anggaran Pemerintah AS defisit sebesar 60 miliar dollar AS dan membutuhkan peningkatan batas utang untuk membiayai defisit anggaran.
Kementerian Keuangan selama ini telah melakukan penghematan dengan menggunakan "langkah-langkah khusus" untuk menyesuaikan diri dengan kondisi anggaran dan tetap bisa membayar pengeluaran negara, mulai dari gaji pegawai, uang pensiun, hingga membayar utang.
Namun, Lew mengatakan, langkah-langkah khusus itu kini sudah tak mampu lagi menahan semakin keringnya kas keuangan negara dan membutuhkan utang baru pada 17 Oktober.
Jika tidak ada persetujuan, maka setelah tanggal 17 Oktober sebagian tagihan, utang, dan kewajiban negara lainnya tak bisa dibayarkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar